Sosialta Tak Harus Asosial

Sebagai makhluk sosial, seharusnya kita peduli dengan kondisi yang ada disekitar kita. Namun, para pejabat ataupun politisi kaya seakan “menutup mata” untuk peduli dengan masyarakat miskin. Status sosial yang berbeda, membuat mereka tidak peduli dengan kemiskinan yang ada di Indonesia. Kebiasaan untuk tidak membaur dengan rakyat kecil, seolah menjadi kebiasaan yang sudah tidak bisa terelakkan. Karena itu, mereka lebih senang untuk berbaur dengan golongan yang setara dengan mereka. Gemar mengoleksi barang-barang mewah juga menjadi kebiasaan mereka, inilah sosialti yang semakin menjadi budaya masyarakat kaya di Indonesia.
Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sepertinya hal tersebut memang nyata adanya. Pola hidup yang dilakukan oleh para sosialta semakin memperjelas perbedaan status sosial dalam masyarakat. Meskipun kegiatan sosialta menjadi hak setiap individu, akan tetapi bukan berarti para pelakunya menjadi asosial. Harusnya dengan kekayaan yang mereka miliki, para sosialta tetap memiliki rasa empati terhadap masyarakat miskin.
Meskipun pola hidup mereka mewah, akan tetapi jiwa sosial mereka harus tetap tertanam dalam diri mereka. Harus ada check and balance untuk hal-hal yang dilakukan. Jika mereka mampu mengoleksi barang-barang mewah, mereka juga harus mampu mengeluarkan uang mereka. Mereka harus mau memberikan bantuan dengan nilai yang tidak kalah tinggi untuk membantu masyarakat yang masih berada pada jalur kemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan yang ada di Indonesia akan dapat diminimalisir dengan adanya bantuan yang diberikan oleh mereka.

Read More ::

Efektifkan Penggunaan Anggaran

Anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk alokasi pendidikan sebesar 289.957,8 terbilang besar. Sangat disayangkan, jika banyak pihak yang masih saja menuntut kurangnya alokasi anggaran untuk pendidikan. Berlebihan jika dana sebesar itu dirasa tidak mampu untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Jika memang pemerintah mampu menggunakan dana dengan baik dan tepat sasaran serta tidak diselewengkan keberbagai pihak, maka anggaran sebesar 289.957,8 trilliun akan cukup. Selain pendidikan, masih banyak permasalahan di Indonesia yang membutuhkan tambahan dana yang cukup besar, misalnya dalam bidang kesehatan.
Dana yang telah dialokasikan pemerintah dalam bidang pendidikan, seharusnya telah mampu menyelesaikan sebagian permasalahan terkait sarana dan prasarana (sarpras). Seharusnya menjadi koreksi kembali jika dana untuk alokasi pendidikan harus ditambah. Sarpras harusnya tinggal melengkapi dan memperbaharui jika ada kekurangan dan kerusakan. Jika hanya dengan dalih, dana tersebut tidak akan maksimal terutama untuk perbaikan infrastruktur, berarti pembenahan infrastruktur yang selama ini pemerintah lakukan telah gagal.
Harus ada pemetaan yang tepat dan pengawasan yang benar terkait pengalokasian dana tersebut. Biaya Operasional Siswa (BOS) untuk masyarakat kurang mampu, harus menjadi fokus utama. Jika wajib belajar 9 tahun mampu dilaksanakan, maka pemerintah harus berani menjamin anak-anak kurang mampu untuk sekolah gratis.

Read More ::

Terhipnotis Dunia Artifisial

Banyak orang mampu menguasai dunia dengan sepuluh jari yang mereka miliki. Mereka lebih bangga karena menguasai tekhnologi yang semakin canggih daripada mengenal lingkungan sekitar. Akan tetapi hal itu justru akan mendekatkan sesuatu yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Akibatnya budaya Indonesia semakin tergerus seiring perkembangan era globalisasi. Para siswa lebih suka dengan adanya mata pelajaran yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi (IPTEK) daripada muatan lokal.
Banyak dampak negatif lain yang diakibatkan adanya perkembangan tekhnologi khususnya internet. Seseorang akan cenderung jarang menghadiri social gathering, bahkan menghindari pertemuan dengan teman-teman atau keluarga. Mereka akan lebih memilih berlama-lama menatap komputer (atau alat elektronik lain). Dan pada akhirnya ketika mereka berinteraksi dengan teman-temannya, mereka menjadi gelisah karena "berpisah" dari komputernya.
Internet seharusnya dapat menjadi pelengkap dari kehidupan sosial kita, namun seringkali yang kita temukan sangat berbeda. Kenyataannya situs-situs tersebut tidak menjadi alat yang dapat meningkatkan kualitas hidup, melainkan alat yang membuat kita salah arah. Sebagai pengguna dan penikmat adanya IPTEK, harusnya kita lebih bijak dalam memanfaatkan tekhnologi. Meskipun kita telah memiliki dan menguasai berbagai macam tekhnologi, tapi kesadaran kita sebagai makhluk sosial harus ditekankan kembali. Selain itu, kita juga tidak boleh melupakan budaya yang telah berkembang di daerah kita.

Read More ::

UN, Pendidikan Tidak Membebaskan

Meski mendapat perlawanan keras, baik dari para orang tua, murid, maupun steakholder lain, namun ujian nasional (UN) tetap dilaksanakan. Bahkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berencana menjadikan nilai UN tingkat SMA pada 2012 sebagai salah satu kriteria masuk PTN jika kredibel. Hal tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005. Meskipun demikian, harusnya kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan kembali.
Orientasi pelaksanaan UN dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri (SMPTN) berbeda. UN yang dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil belajar selama tiga tahun. Sedang SMPTN bertujuan untuk menjaring mahasiswa baru yang cocok dengan perguruan tinggi tersebut, dengan menggunakan tes multiobjektif yang saling menyatu. Apalagi dalam pelaksanaan UN dan SMPTN sering kali ditemukan berbagai kecurangan. Aksi perjokian, jual beli soal sering kali dilakukan untuk mendapatkan nilai maksimal.
Memang pada dasarnya, belajar merupakan pekerjaan yang cukup berat yang menuntut sikap kritis-sistematik (systematic critical attitude). Akan tetapi, esensi belajar tersebut akan semakin luntur jika nantinya evaluasi yang dilakukan hanya memprioritaskan pada aspek nilai. Belajar sudah tidak menjadi sebuah kebutuhan, tapi tuntutan. Siswa akan melakukan apapun untuk mendapatkan nilai yang terbaik.
Vonis negara terhadap siswa yang menuntut untuk mendapatkan nilai sesuai standar kelulusan membuat anak tertekan bahkan mengalami depresi. Seharusnya pendidikan berbasis kebutuhan anak dengan berpijak pada local living conteks (konteks kehidupan lokal) akan membuat anak bebas dalam belajar sesuai dengan kebutuhan anak. Merefensikan juga konsep pendidikan yang digagas oleh Paulo Freire dengan pijakan liberated humanity (manusia yang terbebaskan) menjadi hal yang memang ideal untuk diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Sehingga pendidikan di Indonesia tidak menjadi tekanan untuk siswa, dan mengakibatkan trauma mendalam yang disebabkan ketidaklulusan siswa. Karena ketakutan siswa dalam menghadapi UN sangat tinggi, bahkan banyak terjadi kasus bunuh diri karena frustasi menghadapi UN. Jika tujuan awal dari pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya Indonesia tidak boleh menvonis siswa dengan tuntutan nilai yang dijadikan patokan. Apalagi mengharuskan siswa mencapai standar kelulusan, sehingga akan berdampak negatif terhadap psikologi anak.

Read More ::

Akibatkan Distorsi Ekonomi

Melebihi pencurian kelas kakap tindakan yang dilakukan oleh elite politik yang duduk manis dikursi pemerintahan. Kebijakan yang diambil, seringkali tidak memikirkan kepentingan umum, dan anggaran yang dipakai terkesan ugal-ugalan. Setelah geger dengan pembangunan renovasi WC, dan ruang rapat Banggar (Badan Anggaran) yang menelan miliaran rupiah, kini pemerintah kembali menghamburkan-hamburkan uang rakyat. Kali ini pengharum ruangan dan kalender DPR menyedot dana yang cukup fantastis.
Ironis melihat tindakan elite politik yang sudah “lupa” dengan rakyat yang masih banyak berada dijalur kemiskinan. Bulan April mendatang, rakyat juga akan disambut dengan meriahnya pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mobil berplat hitam tidak diijinkan memakai BBM bersubsidi, dan harus menggunakan Pertamax atau bahan bakar gas (BBG).
Memaksa masyarakat untuk menggunakan BBG atau pertamax, tentunya akan menimbulkan distorsi ekonomi. Dalam sektor perdagangan yang akan merasakan dampak terbesar. Dapat dipastikan harga bahan pokok juga akan mengalami kenaikan seiring terealisasinya kebijakan ini. Sehingga akan berujung pada lesunya perekonomian rakyat. Selain itu, jika masyarakat dipaksa untuk menggunakan pertamax yang harganya dua kali lipat harga premium, tentunya masyarakat akan shock, sehingga akan sangat berimbas pada pola konsumsi masyarakat yang berkurang. Hal ini akan menimbulkan penurunan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Read More ::